Umum & Bisnis >

CCTV Bisa Jadi Bukti Tilang di Jakarta, Tinggal Tunggu Ketuk Palu

  • CCTV Bisa Jadi Bukti Tilang di Jakarta, Tinggal Tunggu Ketuk Palu

Jakarta, OX. Penerbitan regulasi tilang elektronik menggunakan bukti rekaman kamera CCTV mendekati tahapan final. Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta sudah memberikan lampu hijau kepada Polda Metro Jaya untuk menjalankan penegakan hukum menggunakan perangkat elektronik.

Seperti dikutip dari websiter resmi NTMC Polri, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Halim Pagarra, mengungkapkan, “Respons dan tanggapan dari PT yang disampaikan oleh Wakil Ketua PT bahwa pada intinya penegakan hukum dengan peralatan elektronik dapat dilaksanakan, karena dasar hukumnya sudah ada.”

Untuk mengesahkan penggunaan rekaman kamera CCTV sebagai bukti tilang, Ditlantas Polda Metro Jaya perlu melayangka surat permohonan resmi kepada PT DKI Jakarta. Nantinya, surat tersebut digunakan PT sebagai dasar untuk memanggil Pengadilan Negeri wilayah DKI Jakarta, guna menyeragamkan persepsi mengenai wacana tersebut.

“Respons yang sama disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, bahwa kita (PN) tinggal mengamini saja kalau PT sudah setuju, apalagi dasar hukumnya tentang hal tersebut sudah cukup lama,” timpal Halim.

Teknis penerapan regulasi tilang elektronik masih akan dibahas lebih lanjut oleh Ditlantas Polda Metro Jaya dan pihak terkait. Sebelumnya, Polda Metro Jaya sudah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa pihak, seperti pengamat transportasi dan  Dewan Transportasi Kota jakarta (DTKJ).

Ditambahkan Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKP Budianto, “Dasar penegakan hukum dengan peralatan elektronika diatur dalam UU ITE maupun UU LLAJ. Diperbolehkan menggunakan peralatan elektronik untuk mendukung upaya penegakan hukum.”

Penggunaan hasil kamera CCTV untuk menjadi bukti tilang yang sah diperkuat Pasal 5 UU No 11 Tahun 2008 Tentan ITE, yakni:

Pasal 5 ayat 1, “Info elektronika dan atau dokumentasi elektronika dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.”

Pasal 5 ayat 2, “Info elektronika dan atau dokumentasi elektronika dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.”

Sementara itu, dalam Pasal 272 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan:

Pasal 272 ayat 1, “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggar di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik”.

Pasal 272 ayat 2, “Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.”

 

Leave Comment

(Required)